Efisiensi, Iuran BOP dan Garapan Kerja Dalam Negeri

 Efisiensi, Iuran BOP dan Garapan Kerja Dalam Negeri

Membantu Palestina untuk merdeka diakui didunia dan menjadi negara yang bebas dalam pergaulan dunia adalah amanat UUD yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu turut serta dalam ketertiban dunia. 

Pemerintah RI siapa pun presidennya boleh mengambil tindakan sikap negara sesuai dengan amanat UUD itu. Yaitu berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Amanat konstitusi ini dapar dilaksanakan jika dalam Indonesia yang stabil. 

Memasuki tahun ke-3 Pemerintahan Prabowo Indonesia yang belum pulih dari tindihan hutang yang menggunung, Angka kemiskinan yang tinggi, melonjaknya penhangguran, bencana di berbagai daerah seerta masih terdapat gangguan dari apa yang di sebut KKB adalah garapan dalam negeri yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu. 

Rakyat Indonesia menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Prabowo untuk dapat menyelesaikan garapan tersebut. Sebagaimana diketahui janji-janji saat kampanye baru sebaguan kecil terealisasi. Sedang yang lain menjadi harapan rakyat Indonesia di 3 tahun pemerintahan Prabowo kedepan. 

Penulis tidak mengevaluasi hasil kerja tetapi melihat kebihakan yang diambil sebetulnya menjadi perhatian masyarakat dan bahkan banyak yang memuji tetapi kebijakan itu banyak yang bertolak belakang dengan praktik yang dilakukan. Sebagai contoh kebijakan Efisiensi APBN adalah kebijakan yang bagus dan rakyat menaruh hormat, tetapi manakala Presiden menandatangani 

781,87 T hutang baru ini jelan bertolak belakang dengan progran efisiensi itu 

(Rg Bagus Warsono)