Board of Peace (BoP) (Bobrok Pamer)

 Board of Peace (BoP) (Bobrok Pamer) 

16,9 triliun tentu bukan sedikit, brntuk milyarnya ada 16.900 M , bentuk jutanya 16.900.000 jt , bentuk rupiahnya Rp16.900.000.000.000,- 

Uang sebesar itu diperuntukkan bagi keanggotaan BoP yang belum tentu berhasil dalam menjaga perdamaian Israel Palestina.

Indonesia memang negara terbesar dunia dalam hal jumlah penduduk, bidang lain ekonomi, pendidikan, kesehatan,  apalagi teknologi persenjataan, kita masih jauh. Apalagi kita adalah negara termiskin ke 4 menurut world Bank berdasarkan standar garis kemiskinan angka kemiskinan mencapai 60,3% dari total populasi. 

Artinya negeri yang seharusnya mengurangi angka kemiskinan malah nambah utang.

Lalu apa maksydnya Indonesia maksain daftar jadi anggota BoP ? 

Kita belum waktunya untuk terlibat begituan  karena zaman ini bukan zaman Soekarno hidup. Soekarno bukan jago kandang, konferensi Asia Afrika saja mampu berpengaruh dalam mempercepat kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika dan indonesus kala itu bukan anggota yang bayar iuran tetapi pemimpin dslam KAA itu.

Berapa konpensasi Indonesia nenjadi anggota Dewan Perdamaian Dunia? 

Bergabung dengan Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (terkait resolusi konflik di Gaza/Palestina) melibatkan kompensasi berupa iuran keanggotaan/kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun hingga Rp16,9 triliun. 

Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia adalah sebuah badan internasional baru yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi di Gaza pascakonflik. 

Berikut adalah poin-poin utama mengenai Board of Peace:

Tujuan Utama: Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga stabilitas keamanan, serta memastikan pemulihan tata kelola sipil dan rekonstruksi di Gaza berjalan sesuai hukum internasional.

Latar Belakang: Pembentukannya merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan didukung oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025).

Peresmian: Diresmikan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, melalui penandatanganan piagam oleh sejumlah pemimpin dunia.

Keterlibatan Indonesia: Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam tersebut dan menyatakan Indonesia bergabung sebagai upaya konkret untuk mendorong kemerdekaan Palestina serta solusi dua negara (two-state solution).

Keanggotaan: Selain Amerika Serikat dan Indonesia, negara-negara lain yang bergabung antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, dan Mesir.

Kontroversi: Inisiatif ini memicu perdebatan; beberapa pihak seperti MUI mengkhawatirkan adanya potensi neokolonialisme, sementara sejumlah negara Eropa (seperti Prancis dan Swedia) masih menahan diri untuk bergabung karena alasan konstitusional dan norma .

(Rg Bagus Warsono)